BERITA DAN INFO TERBARU

   

 

 

 

 

 

 

PENGUMUMAN EKSEKUSI LELANG PERKARA PERDATA NO. 1/PDT.EKS/2020/PN TTN

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

UPACARA HARI SUMPAH PEMUDA KE-96 TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

UPACARA HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG RI KE 79 PADA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

RELAAS PANGGILAN UMUM

UPACARA HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

KEGIATAN ASESMEN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

UPACARA HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE

PENANDATANGANAN MoU POSBAKUM PADA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE TAHUN 2024 

PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE TAHUN 2024

 

Selanjutnya >>>

                               

   

 

 

 

 

 

 

 ARTIKEL MAHKAMAH AGUNG 

 

 

PEMBARUAN PERADILAN SEBAGAI IKHTIAR MEWUJUDKAN COURT EXCELLENCE

PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL BERBAHASA ASING 

MENJAGA WIBAWA DAN MARTABAT PERADILAN MELALUI PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN 

PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI 

SINGAPURA TERAPKAN CIRCUIT BREAKER, PENYAMPAIN DOKUMEN DARI PENGADILAN INDONESIA TERDAMPAK 

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERMENT 

MENELUSURI INFORMASI MELALUI HAND PHONE BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK 

PERBEDAAN PENDAPAT ADALAH RAHMAT 

Selanjutnya >>> 

 

 

  • Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Bantuan Hukum

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Blangpidie terdiri dari 2 jenis :

      1. Prosedur Biasa; dan
      2. Prosedur Khusus;

   SK Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dapat dilihat di halaman ini


 

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.